Notification

×

Iklan

Iklan

 


Indeks Berita

DPRD Cimahi Tekankan APBD Perubahan 2026 Harus Efektif, Transparan, dan Berpihak pada Warga

Thursday, August 13, 2026 | August 13, 2026 WIB Last Updated 2026-08-13T08:41:09Z

 



CIMAHI – Aspirasi Jurnalis News.Com,–DPRD Kota Cimahi menegaskan bahwa pelaksanaan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 harus benar-benar diarahkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Penggunaan anggaran juga diminta dilakukan secara transparan, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.


Hal tersebut disampaikan Ketua DPRD Kota Cimahi Wahyu Widiyatmoko setelah DPRD menyetujui Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna.


Wahyu mengatakan, kondisi fiskal yang terbatas membuat pemerintah daerah perlu lebih cermat dalam menentukan program yang menjadi prioritas. Setiap kebijakan anggaran harus mempertimbangkan manfaatnya bagi masyarakat.


Menurutnya, efisiensi anggaran tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan kualitas pelayanan publik. Program yang berkaitan langsung dengan kebutuhan warga harus tetap mendapatkan perhatian dalam perubahan APBD.


"Setiap rupiah uang daerah harus dikelola secara efektif, efisien, transparan, dan tepat sasaran," ujar Wahyu.



Ia menilai sektor pelayanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan perlu menjadi salah satu fokus utama dalam penggunaan anggaran. Begitu pula dengan pembangunan infrastruktur yang manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat Kota Cimahi.


Wahyu juga meminta program yang kurang memberikan dampak nyata bagi masyarakat untuk dievaluasi. Langkah tersebut dinilai penting agar anggaran daerah tidak terserap untuk kegiatan yang manfaatnya minim.


Selain itu, DPRD mendorong keterlibatan masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan APBD Perubahan 2026. Pengawasan publik diperlukan untuk memastikan anggaran berjalan sesuai perencanaan sekaligus meminimalkan potensi penyimpangan.


DPRD Kota Cimahi, lanjut Wahyu, akan terus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan anggaran. Setiap penggunaan anggaran diharapkan memiliki hasil yang terukur dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.


"Efisiensi boleh dilakukan, tetapi pelayanan publik jangan sampai menjadi korban," tandasnya. (Susi).